JAKARTA — Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar membawa tantangan besar bagi pengelolaan perusahaan listrik negara. Di tengah pendapatan yang mencapai ratusan triliun rupiah, PLN dinilai masih perlu membenahi struktur bisnis dan keuangannya agar mampu menyediakan listrik yang andal dengan biaya efisien sekaligus mendukung transisi energi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kepemimpinan baru PLN perlu menjadikan pergantian direksi sebagai momentum transformasi, bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan. Perubahan diperlukan agar PLN tidak terus bertumpu pada penjualan listrik, tetapi berkembang menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.
Tantangan tersebut terlihat dari kinerja keuangan PLN pada 2025. Berdasarkan data dalam bahan yang disampaikan, pendapatan perusahaan mencapai Rp582,7 triliun dengan laba bersih sekitar Rp7 triliun. Pada periode yang sama, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun.
Besarnya pendapatan belum dengan sendirinya menggambarkan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN juga harus mengelola biaya pembangkitan yang tinggi, kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, serta kebutuhan investasi untuk pembangkit dan jaringan.
IESR Dorong Perubahan Orientasi Bisnis PLN
CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN perlu mengubah model bisnis dari perusahaan yang berfokus pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.
Menurut pendekatan tersebut, kinerja PLN perlu dinilai bukan hanya dari volume listrik yang terjual, melainkan juga dari kemampuan perusahaan menjaga keandalan jaringan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen.
Jaringan transmisi dan distribusi perlu ditempatkan sebagai bisnis inti PLN dengan standar pelayanan dan efisiensi yang terukur. Sementara itu, pembangunan pembangkit dapat membuka peluang lebih luas bagi swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan masyarakat melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif serta transparan.
Dengan model tersebut, PLN tidak harus memiliki seluruh pembangkit untuk menjamin keandalan pasokan. Perusahaan dapat memperkuat perannya dalam mengelola sistem kelistrikan secara terintegrasi.
Keandalan Listrik dan Efisiensi Jadi Pekerjaan Rumah
Selain pembenahan bisnis, PLN menghadapi tantangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Gangguan pembangkit dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah sepanjang 2026, sebagaimana disebutkan dalam bahan awal, menjadi pengingat pentingnya ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan.
IESR menilai PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko untuk menghadapi cuaca ekstrem.
Ukuran keberhasilan perusahaan juga perlu diarahkan pada kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, besarnya investasi dan kapasitas pembangkit tidak menjadi satu-satunya tolok ukur kinerja.
Transisi Energi Memerlukan Sistem Kelistrikan Modern
Kebutuhan reformasi semakin besar seiring dengan rencana pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW), penyimpanan energi, elektrifikasi transportasi dan industri, serta peningkatan penggunaan pembangkit listrik tersebar.
Perubahan komposisi sumber energi akan menuntut sistem kelistrikan yang lebih fleksibel. Modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, dan reformasi pengadaan listrik menjadi bagian penting untuk mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar.
Tanpa perubahan model bisnis dan strategi investasi, PLN berisiko menghadapi peningkatan biaya dan kebutuhan pendanaan yang semakin besar. Karena itu, agenda transisi energi perlu diintegrasikan dengan reformasi keuangan dan operasional perusahaan.
Tiga Agenda Reformasi untuk Dirut Baru PLN
IESR merekomendasikan tiga prioritas bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah.
Pertama, memulihkan keandalan dan meningkatkan efisiensi operasi.
PLN perlu memperbaiki kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur. Penilaian kinerja harus menitikberatkan kualitas pasokan dan efisiensi biaya, bukan hanya kapasitas terpasang.
Kedua, membenahi tata kelola keuangan dan regulasi tarif.
Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memisahkan biaya komersial dari kewajiban pelayanan publik secara lebih jelas, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
Langkah tersebut diperlukan agar PLN memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kapasitas pendanaan investasi.
Ketiga, mempercepat integrasi energi terbarukan.
Pengembangan PLTS 100 GW perlu diikuti modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, reformasi pengadaan listrik, dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit batu bara. Partisipasi swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat juga perlu diperluas.
PLN perlu memperkuat kapasitas sebagai operator sistem kelistrikan yang mampu mengintegrasikan energi terbarukan dengan biaya efisien tanpa mengabaikan keandalan pasokan.
Transformasi PLN Bukan Privatisasi
IESR menegaskan bahwa perubahan model bisnis PLN bukan berarti privatisasi atau pelemahan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Reformasi justru diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menjamin pelayanan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.
Fabby Tumiwa menilai PLN yang kuat bukanlah perusahaan yang harus memiliki semua pembangkit dan menjalankan seluruh lini bisnis kelistrikan. Kekuatan PLN terletak pada kemampuannya menjaga pasokan listrik, memastikan keterjangkauan tarif, menyehatkan keuangan, dan menyiapkan sistem untuk beralih ke energi bersih.
“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan. PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” tegas Fabby Tumiwa.